Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Sampit
SAMPIT.INDOBORNEONEWS– Perjuangan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tidak hanya berhadapan dengan api dan sulitnya akses menuju lokasi. Di tengah upaya pemadaman, petugas bahkan menghadapi keterbatasan air minum ketika harus bekerja di kawasan yang sulit dijangkau.
Kondisi itu menjadi salah satu hal yang ingin diperlihatkan Pemerintah Kabupaten Kotim kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang semula dijadwalkan meninjau lokasi karhutla. Namun, rencana kunjungan tersebut batal, sehingga pemerintah daerah kehilangan kesempatan untuk menyampaikan langsung berbagai kendala di lapangan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan mengungkapkan, sejumlah titik kebakaran memiliki akses yang sangat terbatas. Petugas harus berjalan kaki selama beberapa kilometer untuk mencapai lokasi, sementara upaya pemadaman berlangsung di tengah keterbatasan sarana dan kebutuhan dasar.
Bahkan, menurut Diana, ketika persediaan air minum habis, petugas terpaksa menyaring air seadanya menggunakan pakaian agar bisa diminum.
“Perjuangan di lapangan luar biasa. Ada lokasi yang harus ditempuh dengan berjalan kaki karena tidak ada akses jalan. Ketika air minum habis, petugas sampai menyaring air menggunakan baju untuk bisa diminum,” kata Diana, Rabu (14/10/2026).
Situasi tersebut, lanjut dia, menjadi alasan pemerintah daerah berharap Menteri Kehutanan melihat langsung kondisi penanganan karhutla di Kotim. Selain memperlihatkan beratnya perjuangan petugas, kunjungan itu diharapkan membuka pembahasan mengenai dukungan yang diperlukan untuk menangani kebakaran.
Menurut Diana, pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus berupaya melakukan pemadaman di sejumlah lokasi. Namun, keterbatasan akses dan kondisi lapangan membuat upaya tersebut tidak mudah.
Ia juga menyinggung perjuangan Wakil Bupati Kotim yang harus menempuh perjalanan beberapa kilometer untuk mencapai titik kebakaran. Kondisi itu menggambarkan tantangan yang dihadapi ketika api berada jauh dari akses yang dapat dilalui kendaraan.
“Kami berharap Pak Menteri bisa melihat sendiri kondisi tersebut, sehingga ada perhatian terhadap kebutuhan di lapangan. Harapan kami, bisa berdiskusi untuk mencari solusi dan mengetahui dukungan apa yang bisa diberikan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sayangnya, agenda peninjauan yang telah dipersiapkan pemerintah daerah tidak terlaksana. Diana mengatakan, pihaknya telah menyiapkan pengamanan, pengawalan hingga lokasi yang akan dikunjungi. Namun, informasi pembatalan diterima pada malam sebelum agenda peninjauan yang direncanakan berlangsung pada pagi harinya.
Diana juga mengaku pemerintah daerah kesulitan berkomunikasi dengan tim maupun protokoler kementerian untuk memastikan perkembangan agenda tersebut. Bahkan, tawaran untuk menyambut Menteri Kehutanan di hotel tempatnya menginap tidak terlaksana karena, menurut informasi yang diterima, menteri ingin beristirahat dan akan bertemu di lokasi pada pagi hari.
Namun, rencana tersebut akhirnya berubah. Rombongan Menteri Kehutanan disebut melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun.
“Kami sangat menyayangkan karena sudah menyiapkan semuanya. Kami ingin menunjukkan kondisi sebenarnya di lapangan dan mencari solusi bersama. Tetapi, karena kunjungan batal, kesempatan untuk menyampaikan persoalan itu secara langsung tidak ada,” ungkap Diana.
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pembatalan tersebut. Meski demikian, pemerintah daerah berharap penanganan karhutla di Kotim tetap mendapat perhatian, mengingat tantangan pemadaman di sejumlah kawasan membutuhkan upaya dan dukungan yang tidak sedikit.
Bagi pemerintah daerah, persoalan karhutla bukan hanya soal memadamkan api yang terlihat, tetapi juga bagaimana menjangkau lokasi terpencil, memastikan kebutuhan petugas terpenuhi, dan memperkuat dukungan agar penanganan dapat berjalan lebih efektif. (S)
