indoborneo news,Jakarta -Dewan Pers rencanakan membuka ruang dialog bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengatasi PHK jurnalis di media nasional. Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya prihatin dengan meningkatnya kasus PHK terhadap wartawan di sejumlah media nasional.
Fenomena PHK jurnalis di sejumlah media nasional menjadi persoalan pelik yang kian menghantui. Diantaranya masih terdapat permasalahan klasik berupa upah rendah, hingga status pekerjaan yang tidak jelas.
“Kami mencoba untuk membuka ruang dialog dengan Komdigi, bagaimana langkah yang bisa diambil,” ujarnya dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Jumat malam (2/5/2025). Selain ruang diskusi, pihaknya juga memohon ketersediaan dari pengelola media untuk mengalokasikan pekerjaan kepada jurnalis yang terkena PHK.
Lebih lanjut, Agung juga menyoroti sekelumit titik masalah atas terjadinya PHK jurnalis di media nasional. Menurutnya, banyak masyarakat yang lebih memilih media sosial yang daripada membaca berita.
Ia mengatakan, bahwa hal ini merupakan tantangan bagi media nasional untuk memperbarui identitas media (re-branding) dengan konsep menarik. “Ada konsep-konsep baru yang mau tidak mau harus adaptif, ini yang menjadi penting,” ucapnya, menjelaskan.
Agung menilai, proses pembaharuan di sejumlah media nasional penting dilakukan jika tidak ingin disaingi oleh media sosial. Media nasional mungkin bisa memulainya dari analisis pasar, audiens hingga implementasi strategi komunikasi dan pengukuran kinerja.
Agung berharap fenomena PHK jurnalis di sejumlah media nasional tidak meluas. Dan keterbukaan komunikasi dengan perusahaan yang akan dilakukan oleh Dewan Pers dan Komdigi bisa meredakan permasalahan ini.
sumber kbrn
