SERUYAN. Indoborneonews.com-
Penggunaan anggaran Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan untuk membiayai tour wisata anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Seruyan ke Yogyakarta Tahun 2024 menuai sorotan publik, menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Berdasarkan dokumen pemeriksaan, kegiatan yang dilaksanakan pada 11–17 November 2024 itu dianggarkan melalui APBD Perubahan pada sub kegiatan Pembentukan Paskibraka, dengan tujuan memberikan reward kepada anggota Paskibraka.
Namun, penggunaan anggaran ideologi Pancasila untuk kegiatan bersifat rekreatif ini menimbulkan pertanyaan, mengingat indikator kinerja program dalam dokumen perencanaan lebih menitikberatkan pada pembinaan nilai ideologi dan karakter kebangsaan, bukan kegiatan perjalanan wisata.
Dalam DPA Perubahan, target kinerja sub kegiatan Pembentukan Paskibraka antara lain terpenuhinya jumlah Paskibraka serta persentase masyarakat yang dibina di bidang ideologi Pancasila. Tidak tercantum indikator kinerja yang secara eksplisit mengaitkan program ideologi dengan kegiatan tour wisata.
Selain persoalan relevansi kebijakan anggaran, BPK juga menemukan tidak adanya laporan pelaksanaan kegiatan, meskipun anggaran telah direalisasikan.
BPK turut mencatat adanya ketidaksesuaian belanja penginapan dan makan minum. Berdasarkan hasil konfirmasi langsung kepada Hotel Cube Yogyakarta dan Aquarius Boutique Sampit, terdapat selisih belanja yang dinyatakan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya dengan total nilai mencapai Rp135.345.000.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Seruyan, Agus Suharto, menyampaikan bahwa temuan BPK tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengembalian.
“Info terakhir sudah selesai, hasil temuan BPK tersebut langsung dikembalikan,” ujar Agus Suharto, Rabu (14/1/26)
Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, Agus Suharto belum merinci:
1.kapan pengembalian dilakukan,
2.apakah seluruh nilai temuan telah dikembalikan,
3.serta mekanisme pengembalian ke kas daerah.
Lebih lanjut, belum ada penjelasan mengenai penyebab awal munculnya temuan, termasuk alasan tidak adanya laporan pelaksanaan kegiatan dan bagaimana pengawasan internal dilakukan saat kegiatan berjalan.
Dalam konfirmasi lanjutan, Agus Suharto menyebut bahwa dirinya masih perlu berkoordinasi dengan Sekretaris Badan Kesbangpol untuk dapat memberikan penjelasan lebih detail terkait persoalan tersebut.
Sementara itu, pejabat yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol juga menyatakan belum dapat memberikan keterangan substansi dan menyebut perlu izin pimpinan untuk menjawab pertanyaan terkait kegiatan tersebut.
Penggunaan anggaran ideologi Pancasila untuk membiayai tour wisata sebagai bentuk reward, yang diiringi temuan BPK serta minimnya penjelasan atas akar persoalan, menimbulkan pertanyaan lebih luas terkait rasionalitas perencanaan dan akuntabilitas belanja APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan masih membuka ruang klarifikasi lanjutan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Seruyan maupun instansi terkait lainnya demi kepentingan publik. (TIM.RED).
