JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan anggaran penanganan banjir di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi bencana banjir yang kerap terjadi akibat luapan sungai dan buruknya sistem drainase di wilayah perkotaan.
“Jika memang masih diperlukan anggaran tambahan, meskipun dalam kondisi efisiensi, DPR akan mengupayakan agar penanganan banjir menjadi prioritas. Kami akan meminta pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup, sementara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menata kawasan dari hulu di Bogor hingga hilir di Jakarta,” ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal saat meninjau banjir di Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (tanggal).
DPR Dukung Penuh Anggaran Infrastruktur Pencegahan Banjir
Cucun menekankan bahwa DPR akan mendorong pemerintah untuk segera menganggarkan pembangunan sodetan dan infrastruktur pengendalian banjir lainnya guna mengurangi risiko bencana di Jabodetabek.
“Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Wilayah sudah membahas ini, tinggal bagaimana DPR memberikan dukungan anggaran yang diperlukan,” tambahnya.
Selain itu, DPR juga siap melakukan relaksasi anggaran, memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyesuaikan prioritas pembangunan di tengah efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Relaksasi anggaran ini penting agar pemerintah dapat menata kembali alokasi dana untuk proyek-proyek prioritas seperti pengendalian banjir. Kami menyerahkan pembahasan besarannya kepada pemerintah untuk kemudian dibahas bersama DPR,” tegas Cucun.
Ia juga menyoroti pentingnya langkah jangka panjang agar banjir tidak terus berulang dalam siklus lima tahunan.
“Harus ada solusi menyeluruh dari hulu ke hilir. Jangan sampai kejadian seperti di Kampung Melayu ini terus terjadi—tanpa hujan pun bisa tiba-tiba banjir karena luapan sungai,” katanya.
Baca juga: Kinerja Bank Umum di Kalimantan Tengah Melesat, Aset Tembus Rp83,98 Triliun
Kunjungan ke Lokasi Banjir, Dorong Aksi Cepat Pemerintah
Dalam kunjungannya, Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Kantor Lurah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ia disambut oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian serta jajaran pemerintah kelurahan setempat.
Setelah berdialog dengan warga terdampak, Cucun melanjutkan kunjungan ke Tanah Rendah, Jalan Kebon Pala, Jakarta Timur, salah satu titik rawan banjir akibat luapan Sungai Ciliwung.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk penanganan banjir di Jabodetabek:
- 2024: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp2,8 triliun, atau sekitar 4% dari total belanja daerah, untuk program prioritas seperti normalisasi sungai, pengerukan saluran, pembangunan waduk, dan pengelolaan kolam retensi.
- 2025: Anggaran meningkat menjadi Rp5,6 triliun, menandakan komitmen lebih besar terhadap penanggulangan banjir.
- Kementerian Sosial telah menyalurkan hampir Rp4 miliar dalam situasi darurat banjir baru-baru ini guna membantu masyarakat terdampak di Jabodetabek.
Dengan komitmen DPR dan dukungan anggaran yang lebih besar, diharapkan masalah banjir yang kerap melanda Jabodetabek dapat tertangani lebih efektif.
Respon (2)