SAMPIT.Indoborneonews.com – Kinerja Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Mitra MHU LKD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara menuai apresiasi dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Lembaga legislatif menilai capaian yang diraih tidak hanya menunjukkan kekuatan ekonomi desa, tetapi juga menjadi contoh sukses kolaborasi antar desa dalam membangun kemandirian.
Anggota DPRD Kotim Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Eddy Mashamy, menyampaikan bahwa tren pertumbuhan BUMDesma Mitra MHU LKD tergolong sehat dan menjanjikan. Hal ini terlihat dari peningkatan signifikan pada Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam dua tahun terakhir.
“Kinerja BUMDesma ini sangat baik. Terlihat dari peningkatan surplus yang konsisten, ini menunjukkan pengelolaan usaha berjalan profesional dan memiliki prospek jangka panjang,” ujar Eddy.
BUMDesma Mitra MHU LKD merupakan wadah usaha bersama yang didukung enam desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, yakni Desa Bagendang Permai, Bagendang Hulu, Bagendang Tengah, Natai Baru, Pondok Damar, dan Sumber Makmur.
Keenam desa tersebut berperan sebagai penyerta modal sekaligus pemilik SHU yang dibagikan secara proporsional.
Berdasarkan laporan keuangan yang dipaparkan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD), BUMDesma mencatat surplus bersih sebesar Rp99.135.600 pada tahun 2024 dan meningkat menjadi Rp107.920.697 pada tahun 2025. Sementara itu, total pendapatan operasional pada tahun 2025 mencapai Rp531.742.589.
Pendapatan tersebut didominasi oleh unit Mini Market MHU sebesar Rp155.852.354, disusul MHU Finance sebesar Rp106.731.653. Selain itu, unit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan agen BNI 46 juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan keseluruhan.
Di sisi lain, total beban operasional tercatat sebesar Rp410.483.379 dengan komponen terbesar pada tenaga kerja yang mencapai Rp207.875.000. Hal ini menunjukkan aktivitas usaha berjalan dinamis sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
“Ini bukan sekadar angka keuntungan, tetapi juga menunjukkan adanya dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, termasuk penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi di desa,” jelasnya.
Tak hanya berorientasi pada keuntungan, BUMDesma Mitra MHU juga menunjukkan komitmen sosial melalui alokasi dana sosial sebesar Rp14.865.900 serta bonus operasional kelembagaan Rp34.686.900. Selain itu, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp13.338.513 menjadi indikator kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Eddy juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan, yang diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) pada 7 April 2026. Forum tersebut menjadi sarana evaluasi sekaligus pengambilan keputusan strategis oleh desa-desa pemilik modal.
“Transparansi melalui MAD ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan. Semua desa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga akuntabilitasnya jelas,” tambahnya.
DPRD Kotim pun mendorong agar dukungan dari pemerintah kecamatan dan desa terus diperkuat, baik dari sisi kebijakan maupun permodalan. Dengan tren positif yang ada, BUMDesma Mitra MHU dinilai memiliki peluang besar untuk melakukan ekspansi usaha di masa depan.
“Ke depan, BUMDesma ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa yang lebih besar lagi, termasuk dalam mendukung pengembangan UMKM lokal. Yang penting, tata kelola profesional harus terus dijaga,” tegas Eddy.
Keberhasilan BUMDesma Mitra MHU LKD menjadi bukti bahwa sinergi antar desa mampu menciptakan kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat sosial, BUMDesma ini diharapkan terus tumbuh dan memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat di Mentaya Hilir Utara. (Red)
