Berita Terbaru
Di Bawah Tekanan Sunyi: Ketika Pers Diuji di Hari Pers Nasional 2026 Palangka Raya — Pagi di ruang redaksi itu berjalan seperti biasa. Mesin pendingin ruangan berdengung, layar komputer menyala, dan secangkir kopi dibiarkan mendingin di sudut meja. Namun bagi seorang jurnalis, pagi tersebut menyisakan kegelisahan yang tak tertulis. Di layar ponsel, sejumlah pesan telah terbaca. Tidak ada balasan. Panggilan telepon yang sempat berdering pun terhenti tanpa jawaban. Situasi semacam itu, menurut Hartany Soekarno, bukan lagi hal asing dalam kerja jurnalistik hari ini. Wartawan senior Kalimantan Tengah yang telah menekuni profesi ini lebih dari empat dekade itu menyebutnya sebagai bentuk tekanan yang paling sulit dijelaskan, namun paling sering dirasakan. “Sekarang tekanan itu jarang datang dalam bentuk larangan tertulis,” kata Hartany. “Lebih sering melalui sikap diam. Akses informasi dibatasi, narasumber menghindar, kerja sama diputus tanpa penjelasan. Secara formal tidak ada pelanggaran, tapi dampaknya jelas.”ucapnya pelan kepada penulis. Sabtu 7 Februari 2026. Dalam praktik jurnalistik, lanjut Hartany, fakta kerap berhadapan langsung dengan kepentingan. Permintaan untuk “menyesuaikan sudut pandang”, “melembutkan narasi”, atau “menunggu waktu yang tepat” menjadi bagian dari dinamika sehari-hari. Di titik inilah independensi pers diuji. Tidak selalu melalui ancaman hukum atau kekerasan fisik, melainkan melalui mekanisme yang lebih sistemik dan sulit dibuktikan. “Tekanan ekonomi terhadap media sekarang sangat efektif,” kata Hartany. “Begitu kita dianggap tidak sejalan, iklan hilang, akses tertutup. Itu cara paling aman, tapi juga paling menekan.”ujarnya. Hartany menilai kondisi tersebut berpotensi menggeser fungsi pers dari pengawas kekuasaan menjadi sekadar penyampai informasi yang telah disaring. “Kalau jurnalis mulai menimbang kepentingan sebelum fakta, di situlah masalahnya,” ujarnya. “Pers tidak lagi bekerja untuk publik, tapi untuk menjaga kenyamanan pihak tertentu.”ucapnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberanian dalam jurnalistik tidak selalu berarti sikap frontal. “Kadang keberanian itu justru bertahan pada prosedur,” katanya. “Tetap verifikasi meski diburu waktu. Tetap menulis data apa adanya. Tetap koreksi jika keliru, meski konsekuensinya tidak ringan.”ujarnya. Hari Pers Nasional, menurut Hartany, seharusnya menjadi ruang refleksi bersama, bukan sekadar perayaan simbolik. “Pertanyaannya sederhana,” ujarnya. “Apakah pers hari ini masih memberi ruang bagi kebenaran yang tidak nyaman?” Ia mengingatkan, ketika pers memilih untuk diam atau menyesuaikan diri secara berlebihan, dampaknya tidak hanya dirasakan di ruang redaksi. “Yang hilang itu hak publik atas informasi yang utuh,” katanya. “Dan itu kerugian yang tidak langsung terlihat, tapi jangka panjang.”ucapnya. Di tengah tekanan yang semakin kompleks, Hartany mengakui jalan jurnalistik kian sempit. Namun ia tetap meyakini peran nurani sebagai penyangga terakhir. “Pers memang tidak dituntut sempurna,” ujarnya. “Tapi pers harus punya batas. Kalau batas itu dilewati, kita kehilangan makna profesi ini yang Terpenting adalah Media Pemberitaan harus Menjaga Independensi, Tetap “Berkiblat” kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Tetap Lakukan Kontrol Sosial, Berpihak kepada Aspirasi Rakyat, Untuk Kemaslahatan Bangsa dan Negara Menuju Rakyat Yang Sejahtera, dan Berkeadilan.” tutupnya. Pada Hari Pers Nasional 2026, di tengah relasi kuasa yang semakin rumit, pers kembali dihadapkan pada pilihan mendasar: menjaga jarak kritis dengan kekuasaan, atau larut dalam kenyamanan semu. Selama masih ada jurnalis yang memilih bertahan pada etika dan fakta, harapan akan pers yang merdeka masih memiliki ruang, meski semakin sempit dan sunyi. DPRD Kotim Soroti Layanan PDAM Samuda, Minta Transparansi dan Jaminan Kualitas Air Jelang Ramadan, Bulog Kotim Pastikan Stok Beras Aman hingga 9 Bulan Kedepan dan Harga Stabil Ramadan Segera Tiba, Lapas Sampit Perkuat Pelayanan dan Pembinaan Warga Binaan MA Kabulkan Kasasi Kades Sumber Makmur Dikdik Gunadi, Gugatan Markus Susanto Cs Ditolak
Berita  

DPRD Kotim Soroti Layanan PDAM Samuda, Minta Transparansi dan Jaminan Kualitas Air

SAMPIT.Indoborneonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti kualitas layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Pentingnya transparansi informasi serta menjamin kualitas distribusi air bersih bagi masyarakat di wilayah Samuda dan sekitarnya.

Anggota DPRD Kotim Daerah Pemilihan (Dapil) III, Eddy Mashamy, mengatakan PDAM memiliki peran vital dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di daerah pesisir yang kualitas air tanahnya cenderung payau dan tidak layak konsumsi.

“PDAM bukan sekadar penyedia air, tetapi tulang punggung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari konsumsi, mandi, hingga kebutuhan domestik lainnya. Saya juga sering menerima keluhan masyarakat terkait distribusi air yang tidak stabil,” ujar Eddy, Selasa (10/2/2026).

Ia menekankan bahwa layanan air bersih berkontribusi besar dalam peningkatan sanitasi dan kesehatan masyarakat. Dengan kualitas air yang terfiltrasi dengan baik, risiko penyakit berbasis air dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, ketersediaan air bersih turut menjadi penggerak ekonomi lokal. Eddy menyebutkan bahwa UMKM, warung makan, dan industri rumah tangga di Samuda sangat bergantung pada distribusi air yang stabil untuk menjaga kelangsungan usaha mereka.

Namun demikian, Eddy menyoroti sejumlah aspek layanan yang perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah konsistensi tekanan air, yang kerap menurun pada jam-jam sibuk, khususnya pagi dan sore hari. Ia mendorong pengaturan beban distribusi serta pemeliharaan pompa secara berkala agar suplai tetap stabil.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah kualitas kejernihan air, terutama saat musim hujan atau masa transisi cuaca. Menurutnya, kualitas visual air harus tetap terjaga sesuai standar kesehatan agar masyarakat tidak ragu menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari.

“Transparansi komunikasi juga sangat penting. Jika ada perbaikan pipa atau gangguan teknis yang menyebabkan penghentian distribusi sementara, PDAM harus menyampaikan informasi secara proaktif melalui media sosial atau kanal komunikasi warga,” tegasnya.

Ke depan, Eddy mendorong PDAM Unit Samuda untuk menjalankan sejumlah program strategis, antara lain peremajaan jaringan pipa di titik rawan kebocoran guna menekan tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW), digitalisasi sistem pembayaran dan pengaduan pelanggan, serta edukasi kepada masyarakat terkait penghematan air dan perawatan instalasi pipa rumah tangga.

Politisi PAN yang dikenal kerap membantu masyarakat ini juga mengusulkan program sosial berupa keringanan atau subsidi tarif bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah pesisir Samuda.

“PDAM adalah pelayan publik. Keberhasilan layanan diukur dari seberapa jarang masyarakat mengeluh dan seberapa jernih air yang sampai ke rumah warga. Dengan komunikasi yang terbuka dan sistem teknis yang solid, PDAM dapat menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat Samuda,” pungkasnya. (TIMRED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *