indoborneo news,Makassar -Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sebanyak 12.416 perempuan menjadi korban kekerasan selama 2024. Jumlah yang tergolong masih tinggi tersebut terdiri dari kekerasan seksual ataupun fisik.
Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (24/5/2025). Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) KPPPA ini menunjukkan, perempuan sangat rentan mengalami kekerasan.
Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan rentan terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di ruang publik. “Data ini sesungguhnya belum menunjukkan angka sebenarnya karena masih menjadi fenomena gunung es, sebab masih banyak yang belum berani melaporkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang masuk di PPPA pada 2024 juga diketahui bahwa perempuan Indonesia pernah menjadi korban kekerasan. Mulai usia antara 15 hingga 64 tahun.
Bahkan disebutkan bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan baik secara fisik ataupun seksual. “Yang lebih parah lagi, korban anak-anak dimana satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan,” katanya.
Kondisi ini, menurutnya, sangat mengkhawatirkan. “Saat ini kita dalam kondisi darurat kekerasan,” katanya.
Dalam rangka menekan semakin tingginya angka kekerasan bagi perempuan dan anak, KPPPA telah menyiapkan berbagai program besar. Diantaranya, bernama Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang berbasis desa.
Program RBI disebut sebagai wujud nyata pendekatan pentahelix, yang menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak. Yaitu, antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Selain RBI, Arifah memaparkan dua program unggulan lainnya dari Kementerian PPPA, yaitu perluasan layanan Call Center SAPA 129 untuk pengaduan kekerasan. Serta penguatan satu data gender dan anak berbasis desa yang dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
sumber kbrn
