SAMPIT.Indoborneonews.com— Kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam beberapa waktu terakhir memicu keresahan masyarakat. Kondisi ini dinilai tidak hanya disebabkan oleh terganggunya pasokan, tetapi juga lemahnya pengawasan dan distribusi yang belum berjalan optimal.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Eddy Mashamy, mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari tingkat pengisian hingga distribusi di pangkalan.
Menurutnya, penyegelan salah satu Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) oleh Polda Kalteng akibat dugaan pengurangan isi tabung menjadi salah satu faktor utama yang memicu terganggunya distribusi LPG subsidi di Kotim.
“Ketika SPBE disegel karena pelanggaran, dampaknya langsung terasa ke masyarakat. Distribusi tersendat, pangkalan kekurangan stok, dan masyarakat kesulitan mendapatkan LPG,” ujar Eddy.
Politisi Partai Amanat Nasional ini menegaskan, penindakan hukum terhadap pelanggaran memang harus dilakukan secara tegas. Namun di sisi lain, pemerintah dan pihak terkait harus segera memastikan distribusi kembali normal agar kebutuhan masyarakat tidak terus terganggu.
Selain persoalan di tingkat pengisian, Eddy juga menyoroti lemahnya pengawasan distribusi di lapangan. Ia menyebut masih ditemukan praktik penyaluran LPG subsidi yang tidak tepat sasaran, di mana sebagian digunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Gas LPG 3 kilogram ini diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Jika pengawasan lemah dan distribusi tidak tepat sasaran, maka yang dirugikan adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Kelangkaan ini juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Di sejumlah wilayah, harga LPG 3 kg dilaporkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga semakin membebani masyarakat.
Eddy meminta pemerintah daerah bersama Pertamina untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan operasi pasar, memperketat pengawasan, serta memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi LPG subsidi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Pengawasan harus diperketat dari hulu sampai hilir. Negara harus hadir memastikan LPG subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” pungkasnya. (TIMRED)
