SAMPIT.Indoborneonews.com – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Eddy Mashamy, menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik 20 Kv di Kecamatan Pulau Hanaut.
Hal ini disampaikan Eddy menyusul hasil rapat koordinasi (rakor) yang digelar pada Selasa (7/4/2026), yang salah satu poinnya menyepakati agar pembangunan tower jaringan listrik segera dieksekusi karena material telah tersedia di lapangan.
“Selaku wakil rakyat dari Dapil 3, saya sangat mengapresiasi dan mendukung keputusan untuk segera mengeksekusi pembangunan ini. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu,” tegas Eddy.
Ia menilai, penundaan hanya akan memperpanjang kesulitan masyarakat yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses listrik, khususnya di wilayah Kecamatan Pulau Hanaut.
Terkait kendala pada proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang disebut mengalami gangguan pada sistem aplikasi, Eddy menyarankan agar tetap dilakukan langkah alternatif.
“Komunikasi antara pemerintah daerah, PLN, dan dinas terkait harus tetap berjalan. Jika aplikasi bermasalah, proses perizinan bisa dilakukan secara manual sebagai bentuk itikad baik, sambil menunggu sistem kembali normal,” ujarnya.
Eddy juga menegaskan bahwa pihaknya di DPRD akan mengawal proses tersebut agar kebijakan yang diambil tetap memiliki landasan hukum yang kuat, mengingat pembangunan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, ia meminta PLN untuk segera menyusun jadwal kerja atau timeline yang jelas dan terukur, serta melibatkan camat dan kepala desa dalam pengawasan di lapangan.
“Karena material sudah ada, kami ingin ada kejelasan kapan mulai dikerjakan dan bagaimana progresnya. Libatkan juga unsur wilayah agar tidak ada kendala sosial di masyarakat,” katanya.
Ia menekankan bahwa Kecamatan Pulau Hanaut memiliki potensi ekonomi yang besar, namun selama ini terhambat oleh keterbatasan energi listrik.
“Ini bukan sekadar pembangunan tower, tapi soal pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Masyarakat di Hanaut berhak mendapatkan layanan listrik yang layak,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Politisi PAN yang terkenal vokal ini memastikan akan terus memantau perkembangan di lapangan, termasuk memastikan adanya pergerakan alat berat dan personel pasca keputusan rakor.
“Kami tidak ingin hasil rapat hanya berhenti di atas kertas. Harus ada aksi nyata di lapangan agar masyarakat tidak terus menunggu dalam kegelapan,” pungkasnya. (Red)
