indoborneo news,Jakarta- Ombudsman Republik Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Fokus pengawasan dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan tanpa adanya maladministrasi dan pelanggaran SOP di lapangan.
“Semua fenomena dan kejadian-kejadian yang terkait dengan program MPG ini akan kami dalami. Kami pelajari apa masalahnya, dan kami sampaikan solusi perbaikannya kepada negara untuk segera dipertimbangkan dan dilaksanakan,” kata Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Kamis (15/5/2025).
Ia menjelaskan, saran-saran yang diberikan bersifat antisipatif untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan MBG. Pendekatan Ombudsman sendiri bersifat proaktif dengan mengutamakan perbaikan sebelum terjadinya kesalahan administratif dalam pelaksanaan MBG.
“Contoh konkretnya adalah perbaikan sistem pembayaran bagi mitra pelaksana yang kini menggunakan metode uang muka,” ujar Yeka. Ia menegaskan, sistem baru ini dapat mencegah keterlambatan dan memastikan kelancaran operasional pada dapur MBG.
Yeka menambahkan, selain pembayaran, Ombudsman juga menyoroti kasus keracunan makanan sebagai bukti lemahnya pengawasan dapur. “SOP dapur akan disesuaikan agar waktu masak dan distribusi memenuhi standar keamanan pangan,” ucapnya.
Ia menutup, ke depannya, Ombudsman akan menggelar uji petik di 34 provinsi dengan pendekatan berbasis risiko. Tujuannya adalah untuk memastikan agar anggaran tidak diselewengkan dan SOP makanan benar-benar diterapkan dengan ketat. (Rafi Ghifari)
sumber kbrn
