indoborneo news,Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menilai program pendidikan siswa di barak militer untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Menteri HAM, Natalius Pigai pun mengapresiasi program yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut.
“Kami menyimpulkan pendidikan ini merupakan meningkatkan kualitas SDM yang unggul Indonesia Emas 2045. Kualitas yang harus ditingkatkan yakni pengetahuan, keterampilan dan mental kualitas serta kedisiplinan,” kata Pigai kepada wartawan di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Ia memastikan, program tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM, jika sejiwa dengan HAM. Ia menegaskan, program ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mempersiapkan SDM yang unggul pada masa mendatang.
“Yang dikhawatirkan corporal punishment, seperti cubit telinga, pukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung di pada masa pendidikan. Setelah kami cek ternyata tidak, tidak corporal punishment,” ujar Pigai.
Kementerian HAM berkomitmen untuk mengawasi ketat kebijakan pengiriman siswa nakal ke pendidikan militer. Pigai mengatakan, kebijakan tersebut dinilai perlu pengkajian yang mendalam.
“Kami telah berdiskusi dengan para eselon 1. Ke depannya, jika ini menjadi sistem yang disepakati nasional, kami akan berikan masukan,” ucapnya.
sumber kbrn
