SAMPIT.Indoborneonews.com – Satu tahun kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor dan Irawati (HARATI) pada periode kedua, mendapat evaluasi dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Eddy Mashamy, menilai tahun pertama ini menjadi pondasi penting bagi arah pembangunan empat tahun ke depan.
“Secara umum, ada progres yang terlihat, terutama pada pembenahan infrastruktur perkotaan dan peningkatan pelayanan publik. Namun pemerataan pembangunan masih harus menjadi fokus utama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembenahan infrastruktur di wilayah perkotaan, khususnya di Sampit, mulai memberikan dampak positif. Perbaikan jalan dan drainase dinilai mampu mengurangi titik banjir tahunan, sekaligus mempercantik wajah kota dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak serta optimalisasi sektor perkebunan dan pelabuhan juga mulai menunjukkan hasil yang positif. Eddy menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Penguatan UMKM melalui bantuan modal dan pelatihan juga cukup efektif menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama pasca pandemi dan di tengah dinamika ekonomi nasional,” katanya.
Sebagai unsur legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, Eddy menegaskan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satu yang paling mendesak adalah pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dari daerah pemilihan (dapil) 3 ini menyoroti kondisi jalan di sejumlah kecamatan, khususnya wilayah utara dan seberang, yang masih banyak mengalami kerusakan berat dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pembangunan jangan hanya terfokus di pusat kota. Wilayah seperti Pulau Hanaut, Antang Kalang, dan Bukit Santuai juga membutuhkan perhatian serius, karena infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi masyarakat desa,” tegasnya.
Selain itu, persoalan pengelolaan sampah, kekurangan tenaga medis dan guru di daerah terpencil, serta konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan besar swasta juga menjadi catatan penting yang harus segera diselesaikan.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengelolaan lingkungan, meningkatkan pemerataan layanan dasar, serta mengambil peran lebih aktif dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil.
Untuk empat tahun ke depan, Eddy menekankan pentingnya strategi pembangunan yang berfokus pada konektivitas antar wilayah, hilirisasi industri, serta penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital.
“Pemerintah daerah harus berani mengalihkan sebagian fokus anggaran ke pembangunan konektivitas antar desa, serta menarik investor untuk membangun industri pengolahan di Kotim agar membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. DPRD sendiri memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.
“Sinergi, transparansi anggaran, dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi kunci agar pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok,” pungkas Eddy. (TIMRED)
