Indoborneonews,JAKARTA – Dalam satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam penanganan aktivitas tambang dan perkebunan ilegal. Prabowo menyampaikan bahwa sebanyak 1.000 tambang dan 5 juta hektare lahan kelapa sawit ilegal telah ditindak selama periode tersebut.
Dia menekankan pentingnya penegakan hukum untuk menghentikan praktik pencurian kekayaan negara.
“Saya datang ke dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal, 1.000 di kedua pulau ini. Saya mengatakan ini untuk dihentikan,” ujar Prabowo saat berdialog dengan Steve Forbes di Jakarta, dikutip Kamis (15/10/2025).
Selain sektor pertambangan, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil alih kembali lahan sawit ilegal melalui jalur hukum.
“Ada laporan datang ke saya. Pak, dari jutaan hektare kelapa sawit, sekitar 5.000 hektare melanggar hukum. Apa? Ya. Tidak, tidak, bukan 5.000, 5 juta. 5 juta hektare melanggar hukum,” ucapnya.
Dia juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai aturan.
“Jadi saya katakan, saya disumpah untuk menegakkan hukum. Jadi saya katakan kepada jaksa agung saya, Badan Pemeriksa Keuangan negara saya, lakukan investigasi, apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” ucapnya.
Prabowo menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya besar pemerintah untuk memulihkan kerugian negara akibat praktik ilegal. Ia menekankan bahwa kebocoran kekayaan negara harus segera dihentikan.
“Pemerintah sekarang harus menegakkan hukum. Dan saya bertekad untuk menegakkan hukum. Dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum,” ucapnya.
Sumber inews.id
Editor : Kurnia Illahi
