Indoborneonews, Agam -Aktivitas Gunung Marapi di Sumatera Barat meningkat selama periode 1 hingga 18 Juli 2025. Gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Agam dan Tanah Datar ini masih berstatus Level II atau Waspada.
“Untuk aktivitas Gunung Marapi memang terjadi peningkatan dari sisi aktivitas erupsi,” kata Teguh Purnomo, Sabtu (19/7/2025). Teguh adalah petugas Pos Gunung Api (PGA) Gunung Marapi yang memantau dari Kota Bukittinggi.
Peningkatan ini ditandai delapan kali erupsi sejak 3 hingga 18 Juli 2025 secara berturut-turut. Letusan terakhir terjadi pada 18 Juli pukul 18.51 WIB dengan kolom abu 1.000 meter dari puncak.
Berdasarkan evaluasi periode 16 hingga 30 Juni, PGA mengamati terjadi fluktuasi aktivitas dari gempa vulkanik. Termasuk deformasi maupun secara visual gunung tersebut.
Saat ini Gunung Marapi masih berstatus Level II atau Waspada. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pun telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk masyarakat sekitat.
PVMBG melarang masyarakat, wisatawan, atau pengunjung berkegiatan di sekitar gunung api. Khususnya, dalam radius tiga kilometer dari pusat aktivitas (Kawah Verbeek).
PVMBG juga mengingatkan ancaman potensi lahar dingin. Terutama bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari puncak gunung api.
Terkait endapan material di kawah gunung api itu, Teguh membenarkan belum ada kajian khusus mengenai berapa jumlah material sisa-sisa letusan. Terutama pascaerupsi besar 3 Desember 2023 yang menyebabkan 24 pendaki meninggal dunia.
Pasalnya, hingga saat ini gunung api itu terus mengalami erupsi secara fluktuatif. “Saat ini kajian itu belum bisa kita lakukan karena erupsi masih terus berlangsung,” ujarnya.
Namun, apabila kondisi atau aktivitas gunung sudah mulai landai, PVMBG atau PGA akan melakukan survei secara langsung. Yaitu, dengan menggunakan metode pengukuran topografi maupun bantuan drone.
PGA atau PVMBG juga akan mengukur dan memastikan jumlah kadar kandungan gas beracun yang mengendap atau berada di sekitar Gunung Marapi. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat agar tidak terpapar gas beracun seperti sulfur dioksida atau SO2.
Sumber kbrn
