Jakarta, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan langkah-langkah pembersihan praktik mark up yang selama ini kerap membayangi proyek pemerintah. Salah satunya, dugaan korupsi pengadaan perangkat digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Direktur Literatur Institut, Asran Siara menyampaikan apresiasinya atas langkah Presiden Prabowo yang berkomitmen menindak praktik korupsi. Menurutnya, tindakan tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa dunia pendidikan harus bersih dari praktik menyimpang yang merugikan negara.
“Kasus Chromebook menunjukkan dugaan mark up hingga 100 persen. Laptop dengan harga pasar Rp3 juta dibeli Rp6 juta,” kata Asran dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
“Sementara pada pengadaan Interactive Flat Panel (IFP), layar dengan harga Rp150 juta dibeli hingga Rp260 juta,” katanya menambahkan. Literatur Institut menyebutkan, pengadaan TIK di Kemendikbudristek periode 2020–2022 menggunakan dana APBN dengan nilai fantastis.
Rinciannya, Rp3,64 triliun dari anggaran satuan pendidikan Kemendikbudristek. Kemudian, Rp5,66 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Total anggaran untuk proyek Chromebook mencapai Rp9,3 triliun guna pengadaan 1,2 juta unit. Namun, akibat dugaan mark up, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp1,98 triliun.
Asran menjelaskan, pada 2020 Kemendikbudristek merencanakan program pengadaan perangkat TIK bagi sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas. Namun, program ini diduga tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan
Sumber kbrn
