indoborneonews,Jakarta -Presiden Prabowo Subianto akan memangkas alur distribusi pupuk subsidi yang dinilai terlalu rumit. Sebelumnya, distribusi pupuk harus melewati 145 aturan dan tanda tangan pejabat.
Dengan pemangkasan ini, nantinya pupuk subsidi langsung disalurkan dari pabrik ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Langkah ini dianggap sebagai deregulasi untuk mempercepat distribusi dan meningkatkan produksi pangan.
Ketua Gapoktan Gemah Ripah Ponorogo, Tajib, menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Menurutnya, pemangkasan ini sangat membantu petani di lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi kebijakan ini karena alur distribusi sebelumnya sangat membebani,” kata Tajib, saat berbincang bersama Pro 3 RRI, Jumat (13/6/2025). Ia menilai sistem lama membuat harga pupuk membengkak akibat banyak biaya tambahan.
Dalam sistem lama, petani hanya bisa membeli pupuk dari kios resmi milik distributor tertentu. Petani juga harus terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan tidak bisa membeli ke distributor lain.
“Untuk satu sak pupuk urea subsidi seharusnya harganya Rp112.500, tapi kami beli Rp120.000,” ucap Tajib. Ia menyebut, selisih harga berasal dari biaya transportasi dan administrasi yang dibebankan kepada petani.
Rantai distribusi sebelumnya membuat petani harus menebus pupuk dari Gapoktan, bukan langsung dari distributor. Sementara Gapoktan harus menebus dari kios resmi dengan prosedur panjang.
Dengan aturan baru, tiap kabupaten akan memiliki satu unit layanan pupuk. Lalu Gapoktan, koperasi, atau toko pakan ternak resmi bisa menebus langsung ke unit tersebut.
“Menurut saya ini lebih memanusiakan petani dan menghidupkan lembaga pertanian,” ujar Tajib. Ia berharap Gapoktan yang berkinerja baik dapat diberdayakan menjadi pusat distribusi.
Jika ada pihak distributor yang keberatan, menurutnya masih ada opsi menjual pupuk non-subsidi. Ia menegaskan tujuan utamanya adalah memudahkan petani, bukan merugikan pihak lain.
“Kami tidak ambil untung besar, yang penting pupuk mudah didapat petani,” kata Tajib. Ia optimistis langkah ini bisa meningkatkan produktivitas padi dan mewujudkan ketahanan pangan nasional.
sumber kbrn
