Palangka Raya ,Indo Borneo— Di tengah menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pembangunan, peran organisasi kemasyarakatan (ormas) kembali ditegaskan sebagai mitra strategis pemerintah. Kamis (12/2/2026), DPW Ikatan Penulis dan Jurnalistik Indonesia (IPJI) Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Berstatus Terdaftar dalam Mendukung Asta Cita dan Program Direktif Presiden.
Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi bagi ormas untuk memperkuat peran dan fungsinya dalam mendukung arah kebijakan nasional. Ormas tidak lagi diposisikan sebatas entitas administratif, melainkan didorong menjadi kekuatan sosial yang aktif, kritis, dan konstruktif dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan, khususnya yang sejalan dengan Asta Cita Presiden.
Dalam forum itu, pembahasan menitikberatkan pada penguatan fungsi ormas sebagai mitra pemerintah. Kemitraan yang dimaksud bukan hubungan pasif, tetapi relasi partisipatif yang menempatkan ormas sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan negara. Di tingkat daerah, peran tersebut dinilai semakin penting karena dinamika pembangunan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan publik.
Ketua IPJI Kalteng, Pickrol Hidayad, menilai pembinaan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperjelas posisi dan tanggung jawab ormas, terutama dalam aspek pengawasan pembangunan.
“Kegiatan ini sangat baik karena memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada kami mengenai fungsi dan tugas ormas sebagai mitra pemerintah, khususnya dalam hal pengawasan pembangunan di Indonesia, terlebih di daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan yang dilakukan ormas bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan proses pembangunan berjalan sesuai regulasi, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks itu, IPJI sebagai organisasi profesi di bidang pers memiliki tanggung jawab moral menjaga ruang publik tetap sehat, kritis, dan informatif.
Pickrol berharap pembinaan serupa tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi dilaksanakan secara berkelanjutan dan aplikatif. Menurutnya, penguatan kapasitas menjadi kunci agar ormas mampu menjalankan perannya secara profesional dan proporsional.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi pembelajaran bagi ormas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga ke depan mampu berkontribusi secara nyata dalam mendukung program pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tambahnya.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan, sinergi antara pemerintah dan ormas menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memastikan kebijakan berjalan efektif. Pembinaan ini menegaskan bahwa partisipasi publik bukan sekadar slogan, melainkan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama.(rahayu)
Berita Terkait
Di Bawah Tekanan Sunyi: Ketika Pers Diuji di Hari Pers Nasional 2026 Palangka Raya — Pagi di ruang redaksi itu berjalan seperti biasa. Mesin pendingin ruangan berdengung, layar komputer menyala, dan secangkir kopi dibiarkan mendingin di sudut meja. Namun bagi seorang jurnalis, pagi tersebut menyisakan kegelisahan yang tak tertulis. Di layar ponsel, sejumlah pesan telah terbaca. Tidak ada balasan. Panggilan telepon yang sempat berdering pun terhenti tanpa jawaban. Situasi semacam itu, menurut Hartany Soekarno, bukan lagi hal asing dalam kerja jurnalistik hari ini. Wartawan senior Kalimantan Tengah yang telah menekuni profesi ini lebih dari empat dekade itu menyebutnya sebagai bentuk tekanan yang paling sulit dijelaskan, namun paling sering dirasakan. “Sekarang tekanan itu jarang datang dalam bentuk larangan tertulis,” kata Hartany. “Lebih sering melalui sikap diam. Akses informasi dibatasi, narasumber menghindar, kerja sama diputus tanpa penjelasan. Secara formal tidak ada pelanggaran, tapi dampaknya jelas.”ucapnya pelan kepada penulis. Sabtu 7 Februari 2026. Dalam praktik jurnalistik, lanjut Hartany, fakta kerap berhadapan langsung dengan kepentingan. Permintaan untuk “menyesuaikan sudut pandang”, “melembutkan narasi”, atau “menunggu waktu yang tepat” menjadi bagian dari dinamika sehari-hari. Di titik inilah independensi pers diuji. Tidak selalu melalui ancaman hukum atau kekerasan fisik, melainkan melalui mekanisme yang lebih sistemik dan sulit dibuktikan. “Tekanan ekonomi terhadap media sekarang sangat efektif,” kata Hartany. “Begitu kita dianggap tidak sejalan, iklan hilang, akses tertutup. Itu cara paling aman, tapi juga paling menekan.”ujarnya. Hartany menilai kondisi tersebut berpotensi menggeser fungsi pers dari pengawas kekuasaan menjadi sekadar penyampai informasi yang telah disaring. “Kalau jurnalis mulai menimbang kepentingan sebelum fakta, di situlah masalahnya,” ujarnya. “Pers tidak lagi bekerja untuk publik, tapi untuk menjaga kenyamanan pihak tertentu.”ucapnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberanian dalam jurnalistik tidak selalu berarti sikap frontal. “Kadang keberanian itu justru bertahan pada prosedur,” katanya. “Tetap verifikasi meski diburu waktu. Tetap menulis data apa adanya. Tetap koreksi jika keliru, meski konsekuensinya tidak ringan.”ujarnya. Hari Pers Nasional, menurut Hartany, seharusnya menjadi ruang refleksi bersama, bukan sekadar perayaan simbolik. “Pertanyaannya sederhana,” ujarnya. “Apakah pers hari ini masih memberi ruang bagi kebenaran yang tidak nyaman?” Ia mengingatkan, ketika pers memilih untuk diam atau menyesuaikan diri secara berlebihan, dampaknya tidak hanya dirasakan di ruang redaksi. “Yang hilang itu hak publik atas informasi yang utuh,” katanya. “Dan itu kerugian yang tidak langsung terlihat, tapi jangka panjang.”ucapnya. Di tengah tekanan yang semakin kompleks, Hartany mengakui jalan jurnalistik kian sempit. Namun ia tetap meyakini peran nurani sebagai penyangga terakhir. “Pers memang tidak dituntut sempurna,” ujarnya. “Tapi pers harus punya batas. Kalau batas itu dilewati, kita kehilangan makna profesi ini yang Terpenting adalah Media Pemberitaan harus Menjaga Independensi, Tetap “Berkiblat” kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Tetap Lakukan Kontrol Sosial, Berpihak kepada Aspirasi Rakyat, Untuk Kemaslahatan Bangsa dan Negara Menuju Rakyat Yang Sejahtera, dan Berkeadilan.” tutupnya. Pada Hari Pers Nasional 2026, di tengah relasi kuasa yang semakin rumit, pers kembali dihadapkan pada pilihan mendasar: menjaga jarak kritis dengan kekuasaan, atau larut dalam kenyamanan semu. Selama masih ada jurnalis yang memilih bertahan pada etika dan fakta, harapan akan pers yang merdeka masih memiliki ruang, meski semakin sempit dan sunyi.
