SAMPIT.Indoborneonews.com – Anjloknya harga kelapa di wilayah Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, hingga sejumlah kawasan pesisir selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kini menjadi perhatian serius kalangan legislatif daerah. Kondisi tersebut dinilai sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan karena langsung memukul penghasilan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perkebunan kelapa.
Sorotan keras datang dari wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Eddy Mashamy, Ia meminta pemerintah daerah tidak lamban menyikapi kondisi tersebut dan segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat pesisir.
Menurutnya, komoditas kelapa bukan sekadar hasil perkebunan biasa bagi masyarakat Samuda dan sekitarnya. Kelapa merupakan urat nadi ekonomi warga yang menopang kebutuhan rumah tangga sehari-hari, mulai dari biaya pendidikan anak, kebutuhan pangan, hingga aktivitas ekonomi keluarga.
“Pemerintah daerah harus hadir di tengah kondisi seperti ini. Jangan sampai masyarakat dibiarkan berjuang sendiri menghadapi anjloknya harga. Ini menyangkut keberlangsungan hidup banyak keluarga di wilayah pesisir,” tegas Eddy, Sabtu (23/5/2026).
Ia menilai penurunan harga yang terjadi kali ini sangat drastis dan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jika sebelumnya harga kelapa di tingkat pengepul masih berada pada kisaran Rp6.000 hingga Rp7.000 per butir, kini harga merosot tajam hanya sekitar Rp1.400 sampai Rp1.800 per butir.
Penurunan tersebut membuat para petani berada dalam posisi sangat sulit. Sebab, biaya produksi dan operasional di lapangan tetap tinggi, bahkan cenderung tidak mengalami penurunan. Untuk memanen dan mendistribusikan hasil kebun, petani harus mengeluarkan biaya besar mulai dari upah petik atau potong, biaya kupas, hingga ongkos angkut.
Dalam hitungan petani, biaya operasional itu dapat mencapai Rp650 ribu hingga Rp700 ribu untuk setiap 1.000 butir kelapa. Setelah seluruh biaya dipotong, keuntungan bersih yang diterima petani diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp300 per butir, bahkan ada yang nyaris tidak mendapatkan keuntungan sama sekali.
Situasi itu dinilai sangat memprihatinkan karena hasil kerja keras petani selama berbulan-bulan tidak lagi sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Banyak petani kini hanya bisa berharap harga kembali membaik, sementara kebutuhan hidup terus berjalan.
Eddy mengingatkan bahwa apabila kondisi ini terus dibiarkan tanpa intervensi pemerintah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga akan memengaruhi roda ekonomi masyarakat pesisir secara keseluruhan. Aktivitas perdagangan di desa-desa pesisir dikhawatirkan ikut melemah akibat menurunnya perputaran uang di masyarakat.
“Ketika penghasilan petani turun drastis, otomatis daya beli masyarakat ikut melemah. Ini bisa berdampak luas terhadap ekonomi lokal. Karena itu pemerintah harus cepat mengambil langkah penyelamatan,” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi dan tata niaga kelapa. Langkah tersebut penting untuk mengetahui secara pasti penyebab utama jatuhnya harga di tingkat petani.
Menurut Eddy, pemerintah harus turun langsung ke lapangan untuk memetakan persoalan, termasuk melihat kemungkinan adanya permainan harga di tingkat pengepul maupun rantai distribusi menuju pasar besar. Transparansi mekanisme perdagangan dinilai sangat penting agar petani tidak selalu berada di posisi paling dirugikan.
Selain penanganan jangka pendek, DPRD Kotim juga mendorong adanya solusi jangka panjang melalui penguatan hilirisasi industri kelapa di wilayah selatan Kotim. Selama ini masyarakat dinilai terlalu bergantung pada penjualan kelapa mentah dan kopra, sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi harga pasar.
Padahal, kelapa memiliki banyak potensi produk turunan bernilai ekonomi tinggi seperti minyak kelapa, santan kemasan, arang tempurung, cocopeat, sabut olahan, hingga berbagai produk pangan dan kosmetik. Jika industri pengolahan dapat berkembang di daerah, maka nilai tambah hasil perkebunan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat lokal.
“Pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana investasi industri pengolahan kelapa bisa masuk ke wilayah selatan Kotim. Jangan sampai daerah penghasil hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa mendapatkan nilai tambah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya program pendampingan dan bantuan bagi petani selama masa sulit saat ini. Bentuk dukungan tersebut bisa berupa stimulus ekonomi, kemudahan distribusi, bantuan sarana produksi, hingga program kemitraan agar pendapatan masyarakat tetap terjaga.
Menurut Politisi PAN ini, menjaga stabilitas harga komoditas lokal merupakan bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Karena itu ia berharap seluruh instansi teknis dapat segera duduk bersama dengan para agen, pengepul, perwakilan petani, dan pelaku pasar guna merumuskan langkah penyelamatan harga dalam waktu dekat.
“Jangan sampai masyarakat pesisir terus menanggung beban sendiri. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada petani yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” pungkasnya. (Red)
