Anggota DPRD Kotim Dapil III, Zainuddin
SAMPIT.INDOBORNEONEWS – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pemerintah daerah mengantisipasi dampak kemarau panjang yang masih dirasakan masyarakat di wilayah selatan. Selain persoalan air bersih, kondisi tersebut mulai mengancam aktivitas pertanian dan berpotensi berdampak terhadap ketersediaan pangan masyarakat.
Anggota DPRD Kotim dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Zainuddin, mengatakan persoalan air menjadi kebutuhan paling mendesak yang harus mendapat perhatian pemerintah. Sejumlah sumur masyarakat kini mulai mengering, sedangkan sumber air lainnya mengalami perubahan kualitas akibat kondisi kemarau.
“Yang pertama adalah air, khususnya untuk minum, mencuci dan mandi. Sekarang air sudah asin, sangat asin, sementara sumur juga banyak yang kering,” kata Zainuddin, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, bantuan air bersih yang selama ini disalurkan pemerintah daerah sangat membantu masyarakat. Namun, distribusi tersebut perlu terus dilakukan mengingat kebutuhan warga cukup besar dan kemarau masih berlangsung.
Perhatian khusus, kata dia, perlu diberikan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah seberang yakni Kecamatan Pulau Hanaut. Distribusi air ke kawasan tersebut tidak semudah wilayah yang dapat dijangkau kendaraan darat.
Pengiriman harus menggunakan klotok, perahu atau sarana transportasi air lainnya. Persoalan semakin sulit ketika kondisi sungai sedang surut sehingga kendaraan pengangkut air tidak dapat masuk hingga ke permukiman.
“Kalau yang bisa dijangkau mobil memang relatif cepat. Tetapi di wilayah seberang harus menggunakan klotok atau perahu. Kalau air surut, masuk ke kampung-kampung menjadi masalah,” ujarnya.
Karena itu, Zainuddin meminta distribusi air mempertimbangkan kondisi pasang surut sungai. Pengiriman pada pagi hari dinilai lebih efektif karena akses menuju sejumlah permukiman masih memungkinkan sebelum air kembali surut pada sore hari.
Dampak kemarau juga mulai merembet ke sektor pertanian. Kondisi tanah yang kering membuat masyarakat kesulitan memulai musim tanam, ditambah sejumlah sumber air telah berubah menjadi asin sehingga tidak dapat digunakan untuk mendukung pertanian.
“Air asin tidak bisa digunakan untuk pertanian karena tanaman bisa mati. Oleh karena itu, musim tanam kita kemungkinan akan mundur,” jelasnya.
Zainuddin memperkirakan apabila hujan belum turun secara memadai hingga Oktober, masyarakat kemungkinan baru dapat kembali melakukan aktivitas pertanian pada November atau Desember.
Situasi tersebut perlu diantisipasi karena berkaitan dengan persediaan pangan rumah tangga. Sebagian masyarakat disebut telah menjual hasil panen sebelumnya, sementara stok pangan yang tersisa dikhawatirkan tidak mencukupi apabila musim tanam berikutnya mengalami keterlambatan.
“Jangan sampai mereka kehabisan stok pangan. Ini perlu kita pikirkan bersama pemerintah daerah,” katanya.
Ia mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memantau kondisi persediaan pangan masyarakat. Jika ditemukan wilayah yang mulai mengalami kekurangan, pemerintah dapat mempertimbangkan langkah seperti pasar murah untuk membantu menjaga ketersediaan kebutuhan pokok.
Di tengah persoalan tersebut, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga masih menjadi perhatian. Zainuddin menyebut hampir seluruh desa di wilayah selatan terdampak kebakaran lahan selama kemarau panjang.
Menurutnya, kondisi lahan yang semakin kering menjadi persoalan serius. Meski dampak asap di wilayah selatan tidak selalu terlalu pekat karena dipengaruhi angin, potensi kebakaran tetap perlu diwaspadai.
“Di wilayah selatan hampir semua desa terkena kebakaran lahan. Yang menjadi masalah memang kekeringannya,” ungkapnya.
Zainuddin menilai kondisi tahun ini harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau berikutnya. Persiapan tidak cukup dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi harus dimulai sejak sebelum memasuki periode kering.
Ia juga menyoroti pentingnya kembali memperkuat sosialisasi dan pelatihan masyarakat, baik untuk menghadapi karhutla maupun mengantisipasi dampaknya terhadap sektor pertanian.
“Untuk 2027 ke depan kita harus lebih siap. Kalau dulu ada pelatihan, sosialisasi dan persiapan untuk pertanian maupun menghadapi karhutla, hal seperti itu perlu diperkuat lagi,” pungkasnya. (Sg)
