Kontraktor alat berat, Donny Damara bersama rekan saat meninjau proyek Peningkatan Drainase Kota Sampit
SAMPIT.INDOBORNEONEWS – Persoalan pembayaran dalam proyek Peningkatan Drainase Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, berujung pengaduan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan ke kepolisian. Seorang kontraktor alat berat, Donny Damara, mengaku mengalami kerugian hingga Rp577,28 juta setelah dana modal, biaya sewa excavator, dan pekerjaan tanah urug yang diklaim telah diselesaikannya tak kunjung dibayar.
Proyek tersebut merupakan bagian dari kegiatan Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air. Berdasarkan papan informasi proyek di lapangan, pekerjaan Peningkatan Drainase Kota Sampit itu menggunakan dana APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sekitar Rp18,22 miliar.
Dalam papan proyek juga tercantum PT Loeh Raya Perkasa sebagai penyedia jasa. Sementara itu, Donny mengaku menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.
Persoalan pembayaran itu dituangkan Donny dalam surat pengaduan tertanggal 19 Oktober 2026. Ia meminta kepolisian menindaklanjuti dugaan tersebut sekaligus memberikan kepastian atas dana dan pekerjaan yang menurutnya belum dibayar.
Donny mengaku telah memenuhi sejumlah permintaan dalam kerja sama tersebut, mulai dari menyerahkan modal, menyediakan alat berat, hingga menyelesaikan pekerjaan penimbunan tanah urug. Namun, hingga pengaduan dibuat, ia menyatakan belum menerima pembayaran sebagaimana yang disepakati.
“Saya berharap ada kejelasan penyelesaian atas hak saya. Dana sudah diserahkan, alat berat sudah dimasukkan, dan pekerjaan tanah urug juga sudah dilaksanakan, tetapi sampai sekarang belum ada pembayaran,” ujar Donny, Selasa (10/11/2026).
Dalam surat pengaduannya, Donny menyebut persoalan bermula pada 18 Juni 2026. Saat itu, ia mengaku bertemu dengan dua pihak yang berkaitan dengan PT Loeh Raya Perkasa di lokasi proyek drainase tersebut. Keduanya berinisial RFD, yang disebut menjabat direktur perusahaan, dan MS alias Y, yang disebut sebagai pengurus lapangan.
Dalam pertemuan itu, Donny mengaku ditawari kerja sama berupa penyerahan modal untuk mendukung kebutuhan proyek dengan janji memperoleh keuntungan.
Pada 29 Juni 2026, ia mentransfer Rp100 juta yang disebut akan digunakan untuk membayar cor beton guna mengejar progres pencairan termin proyek. Dua hari kemudian, tepatnya 2 Juli 2026, ia kembali mentransfer Rp50 juta untuk keperluan serupa. Dengan demikian, total dana yang diserahkan mencapai Rp150 juta.
Permintaan berikutnya berkaitan dengan penyediaan alat berat. Pada 4 Juli 2026, Donny mengaku memasukkan satu unit excavator Hitachi PC 210 Long Arm ke lokasi pekerjaan berdasarkan surat perintah kerja (SPK).
Nilai sewa alat tersebut sebesar Rp55 juta untuk masa kerja 15 hari atau 100 jam meter (HM). Setelah ditambah biaya mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp4 juta, total tagihan sewa alat mencapai Rp59 juta.
Tak hanya itu, Donny juga mengaku menyuplai tanah urug untuk kebutuhan pekerjaan proyek sejak 6 hingga 17 Juli 2026. Dalam pengaduannya, ia menyebut telah menyelesaikan penimbunan sebanyak 594 rit dengan harga yang disepakati Rp620 ribu per rit.
Dari pekerjaan tersebut, nilai tagihan yang diklaim mencapai Rp368,28 juta. Jika digabungkan dengan dana modal Rp150 juta dan biaya sewa excavator Rp59 juta, total nilai yang menurut Donny belum diterimanya mencapai Rp577,28 juta.
Menurut isi pengaduan, pihak yang menjalin kerja sama dengannya beralasan pembayaran masih menunggu pencairan termin proyek. Namun, Donny menyatakan hingga 19 Oktober 2026 belum menerima pengembalian dana maupun pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Untuk memperkuat pengaduannya, Donny turut mencantumkan sejumlah dokumen pendukung. Di antaranya bukti transfer bank, SPK sewa excavator, rekapitulasi dan surat jalan tanah urug, dokumentasi alat berat di lokasi proyek, serta percakapan WhatsApp dan rekaman pembicaraan yang disebut berkaitan dengan persoalan tersebut.
Ia berharap aparat kepolisian memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan, menelusuri aliran dana, serta mengklarifikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan agar persoalan tersebut mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan hukum.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak RFD maupun MS alias Y mengenai klaim kerugian tersebut belum diperoleh. Status penerimaan dan tindak lanjut pengaduan oleh kepolisian juga masih perlu dikonfirmasi.
Persoalan ini masih berdasarkan keterangan dalam surat pengaduan Donny. Nilai kerugian yang disebutkan merupakan klaim pelapor, sedangkan dugaan penipuan dan/atau penggelapan belum terbukti secara hukum. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan. Pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menggunakan asas praduga tak bersalah. (S)
