SAMPIT.INDOBORNEONEWS – Kondisi jalan poros di wilayah Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kembali menuai sorotan tajam dari warga. Infrastruktur yang rusak bertahun-tahun di Desa Tumbang Kalang kini dinilai sudah pada tahap memprihatinkan dan mendesak untuk segera ditangani secara serius oleh pemerintah.
Akses utama menuju wilayah tersebut masih didominasi jalan tanah kuning tanpa lapisan aspal yang memadai. Kondisi itu membuat mobilitas warga sangat bergantung pada cuaca. Saat musim kemarau, debu tebal mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun ketika hujan turun, jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang sulit dilalui, bahkan berbahaya bagi pengendara.
Warga menyebut kondisi tersebut bukan hal baru, melainkan sudah berlangsung lama tanpa penyelesaian tuntas. Setiap tahun, kerusakan kembali berulang meski sempat ada upaya perbaikan bersifat sementara.
“Sudah bertahun-tahun seperti ini. Kami benar-benar kesulitan kalau harus keluar desa,” ujar Ahaw, warga setempat, Senin (22/6/2026).
Menurut warga, sisa jalan yang belum diaspal menuju Kecamatan Antang Kalang sekitar 5,5 kilometer. Namun meski tidak terlalu panjang, tingkat kerusakannya dinilai parah karena lapisan pengeras jalan sudah hilang dan tidak mampu lagi menahan beban kendaraan maupun curah hujan.
Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Distribusi barang dari dan ke desa sering tersendat, sementara hasil pertanian warga kerap tertahan karena sulitnya akses transportasi.
“Kalau hujan, mobil susah masuk. Hasil kebun juga sering tidak bisa keluar tepat waktu,” ungkapnya.
Tidak hanya ekonomi, akses kesehatan warga juga ikut terdampak. Saat ada warga sakit atau keadaan darurat, perjalanan menuju fasilitas kesehatan menjadi penuh risiko karena kendaraan sulit melintas di jalan berlumpur.
Warga mengaku situasi itu kerap menimbulkan kecemasan, terutama saat malam hari dan musim hujan.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti janji pembangunan yang pernah mencuat dalam beberapa momentum politik. Warga menyebut adanya rencana pengaspalan dengan anggaran sekitar Rp26 miliar, namun hingga kini belum terlihat realisasinya secara nyata di lapangan.
“Pernah ada pembahasan dan rencana lelang, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” kata warga.
Kondisi ini membuat masyarakat semakin mendesak pemerintah daerah agar tidak lagi menunda penanganan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman. Mereka menilai, jalan tersebut merupakan urat nadi kehidupan yang menentukan akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga.
Warga berharap pemerintah tidak hanya fokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga memberi perhatian serius pada desa-desa yang masih tertinggal infrastruktur.
“Kami tidak minta lebih, hanya jalan yang layak supaya bisa beraktivitas dengan aman,” tegas warga.
Hingga kini, warga Tumbang Kalang masih harus bertahan dengan kondisi jalan rusak yang setiap hari mereka lintasi, sembari menunggu realisasi perbaikan yang sudah lama dinantikan. (Sg)
