Komisi VII Minta Prosedur Sertifikasi Sektor UMKM Disederhanakan

indoborneo news, Jakarta -Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menekankan, Badan Standardisasi Nasional (BSN) harus menyederhanakan prosedur sertifikasi. Semua itu, demi memajukan sektor UMKM hingga Industri besar, seperti Industri Kesehatan Rumah Sakit.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional, ketika hantaman pandemi COVID-19 hingga tekanan perang dagang global, UMKM penyelamat. Kalau proses sertifikasi rumit, mahal, dan tidak berpihak, bagaimana bisa mempertahankan kekuatan UMKM sebagai penopang ekonomi?,” kata politikus PDIP ini dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Novita menyarankan, BSN untuk memperjelas klasifikasi standar nasional (SNI). Serta, menekan biaya sertifikasi agar lebih terjangkau untuk masyarakat.

“Jangan menunggu UMKM yang datang, jemput bola, permudah proses sertifikasi, sederhanakan mekanismenya. Supaya target pertumbuhan ekonomi 8 persen dari sektor UMKM bisa benar-benar tercapai,” ucapnya.

Lalu, Novita menyoroti, pentingnya peran BSN dalam sektor kesehatan nasional. Keberadaan standar nasional, berkontribusi langsung terhadap keamanan, keselamatan, dan kualitas layanan kesehatan.

“Di dunia kesehatan, BSN mesti berperan penting, meskipun tidak langsung melalui lembaga akreditasi rumah sakit. Tapi fungsi standarisasi ini sangat vital untuk memastikan layanan kesehatan memenuhi kaidah keselamatan dan kualitas yang telah ditentukan,” ujarnya.

sumber kbrn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *