Suasana saat pelayanan di Kantor Disdukcapil Kotim
SAMPIT.INDOBORNEONEWS – Setiap kelahiran dan kematian perlu tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan. Selain menjadi bukti hukum atas peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, pencatatan tersebut juga menentukan keakuratan data penduduk serta kelancaran berbagai urusan administrasi keluarga. Karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan masyarakat agar segera mengurus akta kelahiran dan akta kematian tanpa menunda pelaporannya.
Kepala Disdukcapil Kotim Wiyono melalui Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Wahidah, menjelaskan bahwa pencatatan kelahiran dan kematian tidak sekadar memenuhi kebutuhan dokumen keluarga. Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan, menentukan alokasi anggaran, hingga memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
“Data kelahiran dan kematian bukan sekadar angka statistik. Data tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan dan menyediakan pelayanan publik sesuai kondisi riil masyarakat,” jelas Wahidah, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, keterlambatan mencatatkan kelahiran dapat menimbulkan berbagai kendala bagi anak di kemudian hari. Akta kelahiran dibutuhkan untuk mengakses sejumlah layanan, mulai dari pendaftaran pendidikan, pelayanan kesehatan dan kepesertaan BPJS, pengurusan paspor, hingga berbagai keperluan administrasi keperdataan ketika dewasa.
Hal serupa juga berlaku pada pencatatan kematian. Apabila seseorang yang telah meninggal dunia masih tercatat aktif dalam database kependudukan, dapat terjadi ketidaksesuaian data yang berpotensi menimbulkan persoalan administrasi. Bahkan, kondisi tersebut membuka peluang penyalahgunaan identitas untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, keluarga yang ditinggalkan bisa mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi warisan, perubahan susunan kartu keluarga, maupun hak pensiun. Pencatatan kematian juga diperlukan untuk menjaga keakuratan data pemilih dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
Untuk memudahkan masyarakat, Disdukcapil Kotim menyediakan pelayanan pengurusan akta kelahiran dan akta kematian dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
Pengurusan akta kelahiran membutuhkan surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau penolong kelahiran maupun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kelahiran. Persyaratan lainnya meliputi buku nikah atau akta perkawinan orang tua maupun SPTJM suami istri, kartu keluarga asli, KTP elektronik orang tua, serta KTP elektronik dua orang saksi.
Sementara itu, pengurusan akta kematian memerlukan surat keterangan kematian dari dokter atau rumah sakit maupun surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan. Pemohon juga perlu menyiapkan KTP elektronik almarhum atau almarhumah, kartu keluarga asli, serta KTP saksi atau pelapor.
Wahidah menyampaikan, masyarakat dapat mengakses pelayanan secara langsung melalui Kantor Disdukcapil Kotim maupun Mal Pelayanan Publik (MPP). Pelayanan juga dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan yang telah menjalin kerja sama dengan Disdukcapil.
Informasi lengkap mengenai persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dapat diakses melalui laman resmi disdukcapil.kotimkab.go.id/persyaratan-2.
“Kami terus berupaya memberikan kemudahan pelayanan, termasuk melalui jemput bola ke desa-desa, kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan pemerintah desa, serta sosialisasi kepada masyarakat. Harapannya, setiap peristiwa kelahiran maupun kematian dapat segera dilaporkan dan tercatat dalam administrasi kependudukan,” ujarnya.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah pedesaan dan pelosok. Melalui pelayanan jemput bola, koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, bidan desa, serta aparat pemerintahan setempat, proses pelaporan diharapkan semakin mudah dan cepat.
Disdukcapil Kotim juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kelengkapan dokumen kependudukan keluarga. Sebab, pencatatan kelahiran dan kematian bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan administrasi saat ini, melainkan juga menjadi bagian dari perlindungan hak-hak sipil setiap warga.
Partisipasi masyarakat dalam melaporkan setiap peristiwa penting turut membantu pemerintah membangun database kependudukan yang akurat dan mutakhir. Dengan data yang sesuai kondisi sebenarnya, berbagai kebijakan dan pelayanan publik dapat direncanakan serta dilaksanakan secara lebih tepat.
“Kesadaran tertib administrasi kependudukan merupakan bentuk perlindungan bagi diri sendiri dan keluarga. Karena itu, kami mengajak masyarakat agar tidak menunda pelaporan kelahiran maupun kematian. Manfaatkan pelayanan yang telah tersedia karena pengurusannya mudah, cepat, dan gratis,” tutup Wahidah. (S)
