Indoborneonews,KBRN, Jakarta -Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar kenaikan PBB-P2 di Pati karena minimnya anggaran daerah. Anggapan minimnya anggaran untuk daerah menjadi penyebab Bupati Pati, Sudewo berencana menaikkan PBB 250 persen.
“Penyebabnya bukan karena itu, itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah. Dan memang berbeda-beda (kebijakan) antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/8/2025).
Menurut Prasetyo, kenaikan PBB sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah. “Jadi bukan karena itu (anggaran minim),” katanya.
Prasetyo mengatakan, pemerintah pusat tentu sudah berkoordinasi, khususnya sejumlah menteri terkait. Termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Kami kemarin konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya. Tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah,” ucapnya.
Lantas, Prasetyo mengingatkan agar para pejabat dalam mengambil keputusan harus dilakukan dengan hati-hati. Dengan tujuan, kebijakan yang diambil tidak memicu protes di kalangan masyarakat.
“Bahwa sebagai pejabat-pejabat publik di level apapun, di pusat di provinsi, maupun di daerah, kita harus menyadari. Bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu,” ucapnya.
sumber kbrn
