Ketua Pengawas Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal, Sapriyadi, bersama warga Seruyan saat diwawancara
SAMPIT.INDOBORNEONEWS – Polemik realisasi plasma 20 persen antara masyarakat dengan PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP) kembali menemui jalan buntu. Pertemuan antara masyarakat dan manajemen perusahaan di Hotel Aquarius Sampit, Rabu (9/9/2026), belum mampu mempertemukan tuntutan warga dengan skema yang ditawarkan perusahaan.
Masyarakat tetap bersikukuh meminta plasma 20 persen direalisasikan dalam bentuk lahan, sementara pihak perusahaan masih menawarkan skema Kemitraan Usaha Perkebunan (KUP). Perbedaan posisi tersebut membuat persoalan yang telah diperjuangkan bertahun-tahun belum juga menemukan ujung penyelesaian.
Kini, tekanan masyarakat mengarah kepada Pemerintah Kabupaten Seruyan. Bupati Seruyan diminta turun langsung mengambil peran dalam penyelesaian persoalan tersebut agar tuntutan warga tidak kembali berhenti pada forum dialog tanpa keputusan.
Ketua Pengawas Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal, Sapriyadi, mengatakan hasil pertemuan belum memberikan jawaban yang diharapkan masyarakat. Menurutnya, posisi warga tetap tidak berubah sejak awal.
“Kami kecewa karena pertemuan ini belum menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian. Perusahaan masih menawarkan KUP, sedangkan masyarakat tetap meminta plasma 20 persen dalam bentuk lahan,” kata Sapriyadi usai pertemuan dengan manajemen PT BAP di Hotel Aquarius Sampit, Rabu sore.
Menurutnya, masyarakat ingin mendapatkan kejelasan mengenai alasan perusahaan belum merealisasikan plasma 20 persen dalam bentuk lahan. Warga juga meminta pemerintah memastikan persoalan tersebut dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa plasma 20 persen dalam bentuk lahan belum bisa diwujudkan. Kami melihat ada aturan yang menjadi dasar tuntutan masyarakat. Karena itu, kami meminta pemerintah daerah ikut memastikan persoalan ini,” ujarnya.
Sapriyadi menegaskan tuntutan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Masyarakat, kata dia, tetap menginginkan perusahaan beroperasi dan memberikan kontribusi bagi daerah, tetapi keberadaan investasi juga diharapkan membawa manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
“Kami tidak menolak investor. Kami menerima keberadaan perusahaan, tetapi masyarakat juga harus mendapat manfaat yang nyata dan berkelanjutan. Plasma 20 persen ini yang kami perjuangkan,” katanya.
Ia mengatakan masyarakat Bangkal belum melihat tawaran usaha lain, termasuk pabrik, sebagai jawaban atas tuntutan mereka. Sebab, yang diperjuangkan sejak awal adalah kebun plasma dalam bentuk lahan.
“Untuk Bangkal, kami belum melihat tawaran pabrik atau bentuk usaha lain sebagai solusi. Tuntutan kami tetap plasma 20 persen dalam bentuk lahan,” tegasnya.
Bagi masyarakat, persoalan tersebut kini bukan lagi sekadar perbedaan pandangan dengan perusahaan. Mereka menilai pemerintah daerah perlu mengambil posisi sebagai pihak yang mampu mempertemukan kepentingan masyarakat dengan keberlangsungan investasi.
Sapriyadi meminta Bupati Seruyan tidak hanya menunggu perkembangan dari forum pertemuan, tetapi hadir langsung mendengar persoalan masyarakat.
“Dari awal kami berharap Bupati menjadi penengah. Kami sudah beberapa kali menyampaikan persoalan ini melalui surat. Harapan kami beliau turun langsung dan mengambil langkah agar ada keputusan yang jelas,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam persoalan tersebut karena PT BAP menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Seruyan. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah berani mengambil langkah sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.
“Kalau memang ada kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan, kami berharap pemerintah mengambil sikap sesuai aturan. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan pertemuan yang terus berulang tanpa hasil,” katanya.
Tekanan terhadap penyelesaian persoalan plasma sebelumnya telah ditunjukkan masyarakat melalui aksi pada Sabtu (5/9/2026). Sekitar 2.300 warga dari sejumlah desa di Kabupaten Seruyan memadati kawasan depan PT BAP.
Mereka datang membawa tuntutan yang sama, yakni meminta kejelasan realisasi kebun plasma 20 persen yang dinilai belum tuntas selama bertahun-tahun.
Massa dari Desa Bangkal, Hanau, Rungau Raya hingga Selunuk bertahan dalam aksi damai untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak adanya kepastian atas hak masyarakat di sekitar perkebunan.
Namun, pertemuan lanjutan yang digelar empat hari kemudian belum menghasilkan perubahan berarti. Masyarakat masih bertahan dengan tuntutan plasma dalam bentuk lahan, sedangkan perusahaan tetap menawarkan skema KUP.
Sapriyadi mengatakan bantuan sosial perusahaan juga belum dianggap mampu menjawab persoalan tersebut. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pola yang dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
“Bantuan sosial memang ada, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan seluruh masyarakat. Yang kami perjuangkan adalah plasma agar masyarakat mendapatkan manfaat secara lebih luas dan berkelanjutan,” katanya.
Karena belum ada titik temu, masyarakat dari sejumlah desa memastikan rencana aksi lanjutan tetap berjalan.
Yoga Rungau Raya, Angga Prasetyo, mengatakan masyarakat Rungau Raya juga kecewa karena pertemuan belum menghasilkan keputusan yang diharapkan.
“Pertemuan sudah dilakukan, tetapi belum ada kesepakatan. Perusahaan masih pada pendiriannya, sementara masyarakat tetap dengan tuntutan plasma 20 persen,” ujar Angga.
Ia menyebut masyarakat Rungau Raya berkomitmen melanjutkan aksi hingga ada keputusan yang dinilai memberikan kepastian.
Jumlah massa yang diperkirakan terlibat, kata dia, lebih dari seribu orang. Meski demikian, masyarakat memastikan aksi dilakukan secara damai dan tidak ditujukan untuk menimbulkan kericuhan.
“Massa kami diperkirakan lebih dari seribu orang. Tetapi kami memastikan penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan tetap menjaga keamanan serta ketertiban,” katanya.
Rencananya, masyarakat Rungau Raya akan melakukan aksi di sekitar akses kilometer 105. Sementara masyarakat Desa Selunuk dan Bangkal akan menyampaikan aspirasi di akses kilometer 98.
Yoga menegaskan aksi tersebut bukan ditujukan untuk mengganggu aktivitas pekerja perusahaan. Masyarakat hanya ingin tuntutan mereka mendapatkan perhatian serius.
“Kami tidak bermaksud mengganggu karyawan. Kami hanya ingin menyampaikan tuntutan masyarakat. Harapannya, ada perhatian serius dan persoalan ini segera mendapatkan jalan keluar,” ujarnya.
Masyarakat juga telah berkomunikasi dengan Kapolres terkait rencana aksi. Menurut Yoga, kepolisian mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan menjaga keamanan dan ketertiban.
“Pak Kapolres tidak melarang kami menyampaikan aspirasi. Pesannya, silakan menyampaikan tuntutan, tetapi keamanan dan ketertiban harus tetap dijaga. Itu yang akan kami jalankan,” katanya.
Di tengah belum adanya kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan, perhatian kini tertuju pada langkah Pemerintah Kabupaten Seruyan.
Warga berharap Bupati Seruyan mengambil peran lebih aktif agar persoalan plasma 20 persen tidak terus berputar pada pertemuan demi pertemuan tanpa kepastian.
Yoga mengatakan masyarakat tidak meminta pemerintah mengambil langkah di luar aturan. Mereka hanya berharap kepala daerah berani mengambil sikap untuk memperjelas arah penyelesaian.
“Kami berharap Bupati tidak ragu mengambil sikap selama semuanya sesuai aturan. Kami hanya ingin pemerintah memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memberikan kepastian terhadap persoalan yang sudah lama ini,” tegasnya.
Masyarakat pun menegaskan tuntutan mereka bukan untuk menghentikan investasi. Mereka menginginkan perusahaan tetap berjalan, tetapi hak dan kepentingan masyarakat di sekitar perkebunan juga mendapat perhatian.
“Yang kami inginkan bukan keributan. Kami ingin ada keputusan yang jelas. Perusahaan tetap bisa berjalan, investasi tetap ada, tetapi masyarakat juga mendapatkan hak dan manfaat yang layak,” pungkas Yoga. (Sg)
