Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Hj. Mariani
SAMPIT.INDOBORNEONEWS – Memasuki periode musim hujan, kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada penanganan ketika banjir terjadi, tetapi juga menyiapkan langkah pencegahan agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Hj. Mariani, mengingatkan bahwa banjir merupakan persoalan yang hampir setiap tahun dihadapi sejumlah wilayah di daerah tersebut. Kondisi itu seharusnya menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi pemerintah untuk menyusun strategi menghadapi kemungkinan meningkatnya debit air.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian di kawasan perkotaan Sampit adalah kondisi drainase. Saluran pembuangan air di sejumlah titik masih ditemukan tersumbat sampah dan ditumbuhi rumput liar sehingga berpotensi menghambat aliran air ketika hujan turun.
Beberapa kawasan yang menjadi perhatiannya antara lain Baamang Tengah, Baamang Hulu dan sejumlah wilayah di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Pembenahan saluran air di wilayah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko genangan, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi.
“Saya melihat masih ada drainase yang tersumbat sampah, kemudian ditumbuhi rumput-rumputan. Ini perlu menjadi perhatian. Pembersihan saluran air harus lebih digencarkan supaya alirannya tidak terhambat ketika hujan,” ujarnya, Senin (2/11/2026).
Mariani berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat meningkatkan pemeliharaan drainase secara berkala. Pemeriksaan terhadap saluran yang mengalami penyumbatan juga perlu dilakukan agar persoalan tidak dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan genangan.
Menurutnya, penanganan drainase tidak cukup hanya dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat. Pembersihan dan perawatan harus menjadi bagian dari upaya rutin pemerintah dalam menjaga lingkungan perkotaan.
Selain pembenahan infrastruktur, kesadaran masyarakat juga memiliki peran penting. Kebiasaan membuang sampah ke saluran air dapat memperparah penyumbatan dan mengurangi kemampuan drainase dalam mengalirkan air hujan.
Di luar kawasan perkotaan, Mariani turut mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah menghadapi banjir di wilayah yang selama ini memang dikenal rawan terdampak. Salah satunya kawasan Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi yang hampir setiap tahun menghadapi persoalan banjir.
Politisi Golkar dapil IV ini mengatakan, pola banjir di Kotim sebenarnya sudah cukup dikenal karena cenderung terjadi di kawasan yang sama. Namun, tingkat ketinggian air dan dampak yang ditimbulkan bisa berbeda setiap tahunnya, bergantung pada kondisi cuaca dan intensitas hujan.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah. Persiapan tersebut mencakup pemetaan daerah rawan, kebutuhan penanganan, kesiapan petugas, hingga perhatian terhadap masyarakat yang berpotensi terdampak.
“Kita sudah tahu kalau musim hujan ada wilayah yang berpotensi banjir, begitu juga ketika musim panas ada ancaman kebakaran. Pengalaman itu seharusnya membuat kita lebih siap. Jangan sampai banjir sudah terjadi dan air meluap, baru kemudian kita bergerak,” tuturnya.
Mariani juga menyoroti kondisi masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Sebagian warga telah terbiasa menghadapi banjir karena kawasan tersebut merupakan lingkungan tempat mereka tumbuh dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Bahkan, bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, tinggal di sekitar sungai berkaitan langsung dengan sumber penghidupan. Hal inilah yang membuat sebagian warga belum bersedia direlokasi meskipun kawasan tempat tinggal mereka berulang kali terdampak banjir.
Menurut Mariani, pemerintah perlu memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan relokasi. Keinginan warga untuk tetap tinggal di bantaran sungai juga perlu dipertimbangkan karena sungai menjadi bagian penting dari mata pencaharian mereka.
Meski demikian, perhatian terhadap keselamatan warga tetap harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu menyiapkan bentuk pendampingan, bantuan, serta langkah penanganan apabila banjir kembali merendam permukiman.
Dia menilai, masyarakat yang sudah terbiasa menghadapi banjir bukan berarti tidak membutuhkan perhatian. Kesiapan pemerintah tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan kondisi yang lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Mariani berharap seluruh langkah tersebut dapat dipersiapkan lebih awal melalui koordinasi antarinstansi. Pembenahan drainase di Sampit perlu berjalan bersamaan dengan kesiapsiagaan di kawasan bantaran sungai agar penanganan banjir dapat dilakukan secara menyeluruh.
Dengan mengedepankan pencegahan, pemeliharaan infrastruktur, dan kesiapan membantu masyarakat, diharapkan risiko banjir di Kotim dapat ditekan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari perlindungan terhadap aktivitas dan kehidupan warga saat memasuki musim hujan. (S).
