Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Eddy Mashamy
SAMPIT.INDOBORNEONEWS – Keterlibatan perusahaan atau korporasi dalam membantu masyarakat menghadapi kekeringan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menjadi sorotan DPRD. Perusahaan yang beroperasi di daerah ini diminta tidak berpangku tangan ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Eddy Mashamy, menegaskan, penanganan dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Seluruh unsur, termasuk perusahaan swasta, harus ikut mengambil bagian dalam membantu masyarakat.
Menurutnya, perusahaan memiliki kewajiban terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Hal tersebut juga berkaitan dengan ketentuan yang telah diatur dalam regulasi daerah. Karena itu, ketika masyarakat menghadapi bencana dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, perusahaan semestinya hadir memberikan dukungan nyata.
“Jangan sampai semua persoalan ini hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Ketika warga sedang kesulitan air bersih, sudah seharusnya korporasi ikut turun tangan bersama-sama,” tegas Eddy.
Sebagai perwakilan rakyat dapil III, Ia secara khusus menyoroti kondisi masyarakat di wilayah selatan Kotim yang menghadapi keterbatasan pasokan air bersih. Dampak kekeringan bahkan dirasakan di sejumlah wilayah lain sehingga kebutuhan air bersih menjadi persoalan yang harus ditangani secara bersama.
Menurutnya, bantuan air bersih harus menjadi perhatian utama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai warga terus mengalami kesulitan sementara potensi dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha, belum dimanfaatkan secara maksimal.
Eddy mengakui, pemerintah daerah selama ini telah berupaya maksimal menyalurkan bantuan air bersih. Bupati dan Wakil Bupati Kotim bersama jajaran telah mengambil bagian dalam membantu masyarakat terdampak.
Namun, luasnya wilayah dan banyaknya masyarakat yang membutuhkan membuat kemampuan pemerintah memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, dukungan korporasi sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan.
Ia menyebutkan, sudah ada satu hingga dua perusahaan yang dinilainya cukup aktif membantu masyarakat. Meski demikian, keterlibatan perusahaan secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, terutama dari sektor perkebunan besar swasta (PBS).
Eddy juga berharap kontribusi tidak hanya datang dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pelaku usaha di sektor pertambangan, kehutanan, perkayuan, serta bidang pengelolaan sumber daya alam lainnya juga diharapkan ikut berpartisipasi.
“Harapan kita korporasi bisa all out membantu. Bukan hanya memperhatikan wilayah operasionalnya sendiri, tetapi juga lingkungan dan masyarakat yang berada dalam jangkauan aktivitas usahanya. Sekarang masyarakat sedang kesulitan, jadi mari bersama-sama membantu,” ujarnya.
Selain penanganan kebutuhan air bersih saat ini, Eddy mengingatkan pentingnya menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi kemarau berikutnya. Ia menyinggung prediksi BMKG mengenai potensi musim hujan yang lebih pendek, dengan ancaman kondisi panas yang lebih kuat pada periode berikutnya.
Menurutnya, prediksi tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun langkah antisipasi sejak dini. Meski masih berupa prakiraan, pemerintah dan pihak terkait tidak boleh mengabaikan kemungkinan dampaknya.
“Pengalaman menghadapi kekeringan selama beberapa bulan terakhir harus menjadi pelajaran. Kita berharap prediksi itu tidak sampai terjadi, tetapi mitigasinya harus dipikirkan dari sekarang. Jangan sampai masyarakat kembali menghadapi kesulitan yang sama,” katanya.
Eddy berharap pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri, instansi terkait hingga pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa dapat memperkuat koordinasi bersama masyarakat.
Dengan keterlibatan seluruh unsur tersebut, penanganan kekeringan di Kotim diharapkan tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih, tetap terpenuhi. (S)
